SPBE Kota Pasuruan Sistem Informasi Manajemen SPBE Kota Pasuruan
DOMAIN KEBIJAKAN SPBE
Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
| Deskripsi Indikator | : | a. Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Jaringan Intra IPPD adalah jaringan Intra yang diselenggarakan oleh IPPD untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah. b. Kebijakan sudah mengatur cakupan implementasi layanan jaringan intra IPPD pada seluruh unit kerja/perangkat daerah c. Kebijakan sudah mengatur arah interkoneksi layanan jaringan intra IPPD dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dan Pemda lainnya d. Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi penerapan jaringan intra IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut e. Penerapan kebijakan layanan jaringan intra IPPD harus memenuhi pertimbangan kelaikan pengoperasian yang diatur oleh Kementerian Kominfo dan kelaikan keamanan oleh BSSN f. Tujuan dari Kebijakan : 1. Untuk mengatur penerapan Layanan Jaringan Intra IPPD agar sesuai dengan Perpres No 95 Tahun 2018 2. Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal layanan jaringan intra IPPD kepada unit kerja/perangkat daerah 3. Untuk memastikan komitmen unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Layanan Jaringan Intra IPPD |
| Ketentuan Penilaian | : | Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung dokumen Kebijakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup Referensi Kebijakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan terdokumentasi secara formal. |
| Contoh Bukti Dukung | : | Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen sesuai huruf b, c, d, e dan yang mencakup tujuan huruf f. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen. |
